Beritacompasnews.com, Nganjuk – Merasa aspirasi mereka tidak dihiraukan oleh pihak manajemen, aktivis Salam Lima Jari bersama warga Desa Dawuhan menggelar aksi demonstrasi di depan PT Mitra Abadi Sempurna pada Jumat (13/03/2026). Aksi tersebut dilakukan sebagai bentuk protes terhadap kegiatan pembangunan pabrik yang dinilai melanggar Peraturan Daerah (Perda).
Aksi demonstrasi berlangsung di depan pintu keluar masuk kendaraan dump truck yang digunakan untuk aktivitas pengangkutan material proyek pembangunan pabrik tersebut.
Ketua Aktivis Salam Lima Jari, Yulma, saat ditemui di lokasi aksi menyampaikan bahwa pihak perusahaan diduga telah melanggar aturan daerah terkait pengadaan material urugan. Menurutnya, dalam Perda disebutkan bahwa material urugan seharusnya diambil dari wilayah Kabupaten Nganjuk agar dapat memberikan kontribusi terhadap pendapatan daerah melalui pajak yang nantinya digunakan untuk pembangunan, termasuk perbaikan jalan.
Namun, berdasarkan temuan di lapangan, material urugan justru didatangkan dari luar daerah, yakni dari Kabupaten Jombang.
“Dalam aturan sudah jelas bahwa urugan seharusnya diambil dari wilayah Nganjuk agar pajaknya bisa masuk ke daerah dan dimanfaatkan untuk pembangunan, termasuk perbaikan jalan yang rusak. Tetapi kenyataannya material didatangkan dari luar daerah,” ujar Yulma.
Ia juga mengungkapkan bahwa sebelumnya sempat terjadi komunikasi melalui telepon dengan pihak perusahaan. Dalam percakapan tersebut, menurutnya, pihak perusahaan bahkan disebut akan mendatangkan pihak keamanan dari luar daerah.
“Dari komunikasi telepon yang kami terima, pihak perusahaan mengatakan bahwa besok atau lusa akan membawa atau menyewa preman untuk datang ke Nganjuk,” tambahnya.
Sementara itu, Eko, salah satu perwakilan warga Desa Dawuhan yang ikut dalam aksi tersebut, mengaku sangat menyayangkan sikap perusahaan yang dinilai kurang terbuka terhadap masyarakat sekitar.
Ia menilai hingga saat ini belum ada pemberitahuan maupun sosialisasi resmi kepada pemerintah desa maupun warga terkait pembangunan pabrik tersebut. Selain itu, warga juga mempertanyakan minimnya keterlibatan tenaga kerja dari masyarakat setempat.
“Kami sangat menyayangkan karena sampai sekarang belum ada sosialisasi atau pemberitahuan kepada pemerintah desa maupun warga. Selain itu, tidak ada penyerapan tenaga kerja dari masyarakat sekitar,” ungkap Eko.
Ia berharap pihak perusahaan dapat segera melakukan komunikasi dan sosialisasi dengan warga Desa Dawuhan serta memberikan kesempatan kerja kepada masyarakat lokal, meskipun untuk pekerjaan kasar selama proses pembangunan berlangsung.
“Harapan kami pihak perusahaan bisa duduk bersama dengan warga dan pemerintah desa. Paling tidak ada penyerapan tenaga kerja dari masyarakat sekitar. Kalau perusahaan tetap tidak mau bersosialisasi dengan warga, kemungkinan aksi ke depan bisa lebih besar lagi. Apalagi pengiriman material dari luar daerah jelas melanggar aturan,” tegasnya.
Aksi demonstrasi berlangsung dengan pengawalan aparat keamanan guna menjaga situasi tetap kondusif. Warga berharap pihak perusahaan segera memberikan klarifikasi dan membuka ruang komunikasi dengan masyarakat serta pemerintah desa setempat.
Editor : Badwi
